RM Ishak Alamsyah Hanafiah : Tunda Pelantikan Gubernur Herman Deru karena Melanggar Undang-Undang

By April Ibrahim 13 Sep 2018, 07:46:28 WIBHukum

 RM Ishak Alamsyah Hanafiah : Tunda Pelantikan Gubernur Herman Deru karena Melanggar Undang-Undang

Keterangan Gambar :


Alamsyah Hanafiah Minta Presiden Tunda Pelantikan HDMY

Palembang. Liputan-sriwijaya.co.id.  Sidang perkara dengan nomor register 39/G/PTUN.PLG antara penggugat RM Ishak dengan tergugat satu KPU Sumsel dan tergugat intervensi Cagub Sumsel Herman Deru dan Mawardi Yahya kembali digelar di PTUN Palembang,  Senin (12/09/2018). Pada sidang kali ini, majelis hakim mendengarkan keterangan para saksi dari tergugat intervensi yakni Sekretaris DPD  Hanura Provinsi yang baru Syamsurizal.

Sidang yang dipimpin oleh Hakim Ketua Firdaus Muslim SH,  Hakim Anggota 1 Rachmadi SH dan Hakim Anggota II Sahibur Rasid SH MH serta panitera pengganti Rina Zaleha dilaksanakan di PTUN Palembang.

Sekretaris DPD Hanura yang baru Syamsurizal yang diangkat pada 24 Januari 2018 membenarkan,  pendaftaran Paslon Cagub dan Cawagub Herman Deru dan Mawardi Yahya tidak melibatkan DPD Hanura Sumsel.  "Pendaftaran HDMY tidak melibatkan DPD Hanura Provinsi Sumsel. Selain itu,  tidak saat mendaftar ke KPU juga tidak melibatkan DPD Hanura Provinsi Sumsel," katanya.

Pengacara RM Ishak Alamsyah Hanafiah mengatakan,  pada sidang hari ini saksi dari tergugat intervensi yakni Sekretaris DPD Hanura Provinsi Sumsel yang baru yang dilantik pada 24 Januari 2018. "HDMY mendaftar ke KPU pada 9 Januari 2018. Pak Syamsurizal menyatakan kalau pendaftaran HDMY tidak melibatkan DPD Partai Hanura, " terangnya.

Alamsyah menambahkan, tanggal 21 Agustus mengirim  surat ke Presiden, KPU pusat dan Bawaslu pusat.  Tentang penundaan Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih HDMY. " Karena masih sengketa di PTUN. Surat yang saya layangkan berisi mohon penundaan pelantikan HDMY," katanya.

Menurut Alamsyah,  selain itu jika terjadi pelantikan HDMY pada 27 September ini, maka bertentangan dengan UU nomor 10 tahun 2016 pasal 173 dan 174. Pasal 173 ayat 1 menyatakan dalam hal Gubernur, Bupati,  dan Walikota berhenti karena meninggal runia,  permintaan sendiri dan diberhentikan maka Wakil Gubernur,  Wakil Bupati dan Wakil Walikota menggantikan Gubernur,  Bupati dan Walikota.

Pada pasal 174 menyatakan dalam hal Gubernur dan Wakil Gubernur,  Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota secara bersama-sama tidak dapat menjalankan tugas karena alasan sebagaimana dimaksud dalam asal 173 ayat 1 dilakukan pengisian jabatan melalui mekanisme pemikihan oleh DPRD Provinsi atau DPRD Kabupaten/Kota.

"Kalau terjadi pelantikan HDMY pada 27 September artinya dipaksakan.  Itu melanggar UU, " tegasnya. 

Menurut Alamsyah,  Gubernur terpilih tidak bisa dilantik karena HDMY ikut tercebur dalam sengketa di PTUN.  "Tim kuasa hukum HDMY yang menceburkan diri masuk menjadi tergugat intervensi," bebernya. 

Alamsyah menambahkan,  putusan MK tidak ada relevansinya dengan sidang PTUN. Karena gugatan di PTUN,  itu mempersoalkan  SK pendaftaran paslon Cagub HDMY memenui syarat atau tidak saat mendaftar, itu yang digugat PTUN.  "Putusan di MK itu UU nya berbeda dengan perkara di PTUN.  Di MK otu soal hasil pemilu,  sedangkan perkara di PTUN itu soal syarat pendaftaran sah atau tidak, " pungkasnya.  (Alam)



Write a Facebook Comment

Tuliskan Komentar anda dari account Facebook, JANGAN MEMASUKKAN LINK DALAM KOMENTAR KARENA LINK ANDA SUDAH PASTI MUNCUL, JANGAN SPAM YA BROW

View all comments

Write a comment

Online Support (Chat)

Robby Prihandaya

Temukan juga kami di

Ikuti kami di facebook, twitter, Google+, Linkedin dan dapatkan informasi terbaru dari kami disana.

Jejak Pendapat

Calon Presiden dan Wakil Presiden RI 2019 - 2024
  Saya Belum Menentukan Pilihan
  Saya Golput Sajalah
  Jokowi dan Maruf Amin
  Prabowo dan Sandiaga Uno

Komentar Terakhir