- PARTAI KEADILAN DAN PERSATUAN INDONESIA (PKPI ) MENYATAKAN DUKUNGAN 1,1 JUTA SUARA UNTUK JOKOWI
- BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI SUMSEL MENARGETKAN PAD DARI PAJAK Rp.3,017 T
- Warga Muara Enim Datangi DPRD Provinsi Sumsel Laporkan Kasusnya
- DIREKTUR PENGENADLIAN KERUSAKANPERAIRAN DARAT KLHK AKAN MENGOPTIMALKAN DANAU RANAU
- Gemakan Pariwisata, SMSI Sumsel Jalin Kerja Sama dengan GIPI
- KESBANGPOL KOTA PALEMBANG MENGGELAR PENYULUHAN PENDIDIKAN POLITIK KAUM GENDER
- PERSATUAN BULUTANGKIS FAJAR CEMPAKO CUP IV DIBUKA
- GNCP Sumsel Siap Menangkan Prabowo dan Sandiaga.
- SMA Pahang Malaysia Datangi SMK Negeri 3 Palembang
- Deklarasi Gerakan Nasional Cinta Prabowo
Efektifkah Penerimaan Siswa Baru Sistem Zonasi
Masyarakat Bingung dengan sistem baru PPDB
Berita Populer
- Sekelompok Pemuda Begundal, Todong Pelajar
- Kekompakan Anggota Kodim 0418/Palembang Bersama Polresta Palembang Dalam Pengamanan Natal Dan Tahun
- Penyaluran Dana PKH Tahap Satu Akan Sampai ke KPM
- Amazing!!! Hutang Rakyat Indonesia Bakal dilunasi UN Swissindo
- Masyarakat awam banyak bertanya tanya apa itu komunitas PETA
Berita Terkait
Ganti Menteri Ganti Kebijakan
Tidak ada habis-habisnya sistem pendidikan nasional kita gonta ganti kebijakan, dampaknya adalah generasi kita akan menjadi generasi percobaan sistem pendidikan yang carut marut oleh pengambil kebijakan. Belum lagi para guru yang dipusingkan oleh sistem administrasi pendidikan yang berbasis online kini sudah harus disibukkan lagi dengan sistem penerimaan siswa yang menurut pantauan Liputan Sriwijaya kurang disosialisasikan kepada masyarakat.
Kebijakan zonasi dalam penerimaan siswa baru atau Pendaftaran Peserta Didik Baru (PPDB) yang diterapkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ditanggapi beragam oleh masyarakat. Tidak sedikit warga menilai kebijakan tersebut menjadi penghambat siswa dalam memilih sekolah yang diinginkan. Namun, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan atau Mendikbud Muhadjir Effendy membantah tudingan tersebut.
"Ini sebenarnya adalah program afirmasi untuk melindungi anak yang tidak mampu agar mendapatkan sekolah. Sekolah negeri ya, karena sekolah negeri itu dibiayai oleh pajak rakyat dan itu harus dikembalikan kepada rakyat, nah itu yang zona," kata Hamid di Labschool UNJ, Rawamangun, Jakarta Timur, Kamis (6/7/2017).
Hamid menjelaskan sistem zonasi diterapkan agar siswa dapat diterima di sekolah yang dekat dengan domisilinya. Dirinya berpendapat sistem zonasi juga akan melindungi warga yang tidak mampu.
Mungkin itikad baik dari menteri perlu mendapatkan aspirasi dan dukungan dari segenap masyarakat, akan tetapi bagaimana dengan tingkat level pendidikan apakah bisa menerima kondisi ini. Anak didik yang berprestasi yang semestinya dapat menikmati pendidikan di sekolah yang memiliki fasilitas memadai harus mendaftar di sekolah di dekat rumahnya yang memiliki fasilitas yang kurang untuk mendukung kemampuan akademiknya. sebagai contoh anak didik yang bersekolah dasar dengan fasillitas lengkap harus mendaftar ke SMP yang memiliki prestasi jauh dari yang diharapkan.
APakah sistem zonasi ini benar-benar efektif, lalu bagaimana dengan sistem pungli yang dilakukan oknum tidak bertanggung jawab, sehingga golongan yang 'berduit' dapat bebas memilih sekolah favorit yang diinginkannya.
