Rapat Paripurna XLVI Penyampaian Laporan
DPRD Provinsi Sumse, Rapat Paripurna XLVI Penyampaian Laporan

By 26 Jul 2018, 19:31:10 WIBKota Palembang

Rapat Paripurna XLVI Penyampaian Laporan

Keterangan Gambar : Penyampaian Laporan Hasil Pembahasan dan Penelitian Komisi-Komisi Terhadap Raperda Pelaksanaan Pertanggung Jawaban APBD Tahun 2017. Kamis (26/07/2018)


PALEMBANG, liputan-sriwijaya.co.id -- Rapat Paripurna XLVI DPRD Provinsi Sumsel Dengan agenda penyampaian laporan hasil pembahasan dan penelitian komisi-komisi terhadap Raperda pelaksanaan  pertanggung jawaban APBD Tahun 2017.(26/07/2018)

 

Terdapat sisa lebih pembiayaan anggaran (Silpa) sebesar 40,98 miliar hasil penghitungan dan audit BPK RI terhadap laporan keuangan Pemerintah Provinsi Sumsel tahun 2017.

 

Gubernur Sumsel Alex Noerdin menjelaskan, dengan adanya silpa tahun anggaran 2017 ini tentunya akan dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya baiknya guna membiayai program atau kegiatan yang akan diusulkan dan dilaksanakan dalam perubahan APBD Sumsel tahun anggaran 2018.

 

“Untuk itu dari hasil pembahasan dan penelitian komisi-komisi yang menyatakan beberapa saran dan koreksi telah dinyatakan pada rapat paripurna ini akan menjadi catatan kita, untuk dijadikan bahan penyempurnaan dan perbaikan raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Sumsel tahun 2017 dan tahun-tahun nantinya,’ tuturnya

 

 

Rapat ini pun semua masing-masing komisi menjelaskan  laporan hasil pembahasan dan penelitian terhadap raperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2017.

 

Dalam rapat  juru bicara Komisi II DPRD Sumsel, M Subhan, menyatakan  dari hasil pembahasan yang dilakukan komisi II dapat menerima dan memahami raperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2017.

 

“Untuk itu Komisi II mendorong dan mendukung Pemprov Sumsel agar membentuk BUMD pangan agar penyerapan hasil pertanian para petani  dapat diterima dengan harga yang disesuaikan sehingga hal ini dapat mengurangi impor beras kita"ungkapnya.

 

DPRD  Sumsel  menyetujuinya untuk ditetapkan menjadi Perda setelah menyimak laporan hasil pembahasan dan penelitian terhadap raperda pertanggung jawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran. (ADV. @Putra)

 



Write a Facebook Comment

Tuliskan Komentar anda dari account Facebook, JANGAN MEMASUKKAN LINK DALAM KOMENTAR KARENA LINK ANDA SUDAH PASTI MUNCUL, JANGAN SPAM YA BROW

View all comments

Write a comment