Mulyadi : Kita Merasa Ada Dugaan Pelanggaran Hukum " Oleh Pengadilan Tata Usah Negara Palembang"

By 01 Agu 2018, 18:56:16 WIBHukum

Mulyadi : Kita Merasa Ada Dugaan Pelanggaran Hukum " Oleh Pengadilan Tata Usah Negara Palembang"

Keterangan Gambar : Mulyadi, SH., MH


PALEMBANG, liputan-sriwijaya.co.id -- Upaya hukum Kasasi yang dinyatakan oleh pihak Pemerintah Kota Palembang (Pemohon Kasasi Semula Terbanding/Tergugat) tanggal 3 Juli 2018 dan PT Indo Citra Mulia (Pemohon Kasasi Terbanding II Intervensi/Semula Tergugat II Intervensi) pada tanggal 4 Juli 2018 atas Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan dengan Nomor Perakara 70/B/2018/Pt.Tun-Mdn, yang diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari senin, 14 Mei 2018 dan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari, Rabu 16 Mei 2018, yang telah mengabulkan Gugatan PT Sebangun Bumi Andalas (Termohon Kasasi/Semula Penggugat).

Berkaitan dengan hal ini, Mulyadi, SH., MH sebagai kuasa hukum dari PT. Sebangun Bumi Andalas, pada wartawan media ini mengatakan, ada dugaan pelanggaran hukum yang terjadi dalam penerimaan memori kasasi yang diajukan oleh Pemerintah Kota Palembang dan PT. Indo Citra Mulia.

"Kita merasa telah terjadi dugaan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang, yang telah menerima Permohonan Kasasi yang diajukan oleh Pihak Pemerintah Kota Palembang dan PT Indo Citra Mulia. karena bertentangan dengan pasal 45 A Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung,"ujar Mulyadi.

Lanjutnya, Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi mengadili perkara yang memenuhi syarat untuk diajukan kasasi, kecuali perkara yang oleh undang undang ini dibatasi pengajuannya.

Perkara yang dikecualikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: 

putusan tentang praperadilan; 

perkara pidana yang diancam dengan pidana penjara paling lama 1 tahun dan atau diancam pidana denda; 

"Perkara Tata Usaha Negara yang objek gugatannya berupa keputusan pejabat daerah yang jangkauan keputusannya berlaku di wilayah daerah yang bersangkutan,"sambungnya. 

Selain itu kata Mulyadi, dengan diterimanya Memori Kasasi yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi pada PTUN Palembang, telah tidak sejalan dengan Surat Edaran Mahkamah 

Agung Nomor: 11 Tahun 2010 mengatur dengan tegas mengenai ketentuan Pasal 45 A ayat (2) huruf c UU No. 5 Tahun 2004.

"Dalam hal permohonan kasasi terhadap perkara sebagaimana dimaksud pada Pasal 45 A ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 atau permohonan kasasi yang tidak memenuhi syarat-syarat formal dinyatakan tidak dapat diterima dengan menggunakan sebutan," tarangnya.

Menurut Mulyadi, surat Keterangan Ketua Pengadilan Negeri untuk Pengadilan Negeri dan Surat Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara untuk perkara Tata Usaha Negara. Maka patut manakala saya menduga bahwa telah terjadi Pelanggaran dalam proses pengajuan Kasasi ini. 

" Jadi, saya meminta PTUN Palembang untuk bertindak adil supaya tidak terjadi pelanggaran lagi, dengan membuat penetapan tidak dapat diterima sesuai dengan aturan hukum, "tegasnya. @ kiki


Write a Facebook Comment

Tuliskan Komentar anda dari account Facebook, JANGAN MEMASUKKAN LINK DALAM KOMENTAR KARENA LINK ANDA SUDAH PASTI MUNCUL, JANGAN SPAM YA BROW

View all comments

Write a comment